Managing Basic Education MBE Project Online Supported by USAID
 


ENGLISH LANGUAGE

Ayo, mari kita mendukung Proyek Managing Basic Education

CONTOH INOVASI DALAM PENDANAAN SEKOLAH

Pacitan: Pelopor Dana Operasional Pendidikan
Setelah pelaksanaan Lokakarya di Yogyakarta pada awal September 2003 yang lalu, tiga kabupaten dalam program MBE mulai menerapkan maupun menjajagi penerapan formula alokasi dana pendidikan yaitu Pacitan, Probolinggo dan Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sistem ini menyerahkan lebih banyak keputusan kepada tingkat sekolah.

Bappeda dan Dinas Pendidikan di Pacitan konsultan kami sedang membahas pendanaan

Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan telah berinisiatif memasukkan rancangan alokasi dana operasional pendidikan berdasarkan formula dalam RAPBD 2004. Formula tersebut disusun berdasarkan biaya tetap dan jumlah murid. Dalam dokumen Program Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan 2004 yang masih merupakan usulan dalam RAPBD 2004, disebutkan alokasi dana per murid SD sebesar Rp 24 ribu per tahun, sehingga sebuah SD dengan jumlah murid 200 orang diperkirakan akan memperoleh Rp 4,8 juta pertahun. Disamping itu, setiap SD akan memperoleh biaya administrasi pengajaran sebesar Rp 286 ribu per tahun yang digunakan untuk administrasi pengajaran dan pengadaan LKS. Di tingkat SLTP, alokasi dana berjumlah antara Rp 6 juta s.d. Rp 57 juta dan hanya diperuntukkan bagi SLTP Negeri. Formula alokasi dana pendidikan ini akan disempurnakan dikemudian hari seiring dengan pengembangan data pendidikan di kabupaten tersebut. Bupati maupun DPRD Kabupaten Pacitan telah menyatakan dukungannya untuk meningkatkan dana operasional pendidikan agar mutu pendidikan di Kabupaten Pacitan dapat meningkat pesat. Dinas Keuangan maupun Bappeda Kabupaten Pacitan akan mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan baik di tingkat kabupaten maupun sekolah berdasarkan kinerja pendidikan.

Inovasi
lainnya di Pacitan
Inovasi lainnya di Pacitan
Sejak program MBE berjalan semua guru di SD Baleharjo 2 Pacitan telah mengubah kelasnya untuk menunjang penerapan PAKEM. Tempat duduk siswa telah dikelola dalam bentuk U dan hasil karya anak dipajangkan secara rapih dan menarik. Hal ini didukung sepenuhnya oleh Komite Sekolah.

Dana Pendidikan di Kota Magelang: Tantangan Pengembangan MBS
Pengelolaan dana pendidikan di Kota Magelang merupakan contoh terobosan penting dalam pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah. Seluruh sekolah di Kota Magelang, tingkat dasar dan menengah, memperoleh sejumlah dana operasional yang berbeda-beda. Alokasi dana pendidikan tersebut dilakukan berdasarkan jumlah siswa, tingkat kemiskinan, keadaan fisik sekolah, maupun kinerja sekolah. Dengan demikian, pembagian dana pendidikan telah mencakup prinsip keadilan dan efisiensi. Jumlah dana untuk menunjang operasional sekolah cukup besar. Pada tahun 2002 dana untuk SD antara Rp 3 s.d. 12 juta per tahun dan untuk SMP antara Rp 11 s.d. 56 juta per tahun.

Kepala Bapeko Magelang menjelaskan pendanaan sekolah Menjelaskan kepada peserta lokakarya di Yogyakarta

Pengembangan dana pendidikan berdasarkan formula yang transparan ini dapat dilakukan jika daerah mempunyai data seluruh sekolah yang mencakup kriteria keadilan dan efisiensi. Kriteria keadilan dapat dicerminkan antara lain melalui data jumlah murid, jumlah murid miskin maupun tingkat kemiskinan di sekolah tersebut. Sedangkan kriteria efisiensi mencakup dua hal. Pertama, keadaan fisik sekolah, misalnya: jumlah buku, kondisi fisik ruang kelas, dan gedung sekolah. Kedua, kinerja sekolah, misalnya tingkat pemahaman murid terhadap pengajaran yang diterima, sementara ini dapat digunakan Nilai EBTANAS Murni (NEM) atau Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN).

Dana Block grant di Pekalongan
Bupati Pekalongan meyakini bahwa jika dana diberikan langsung kepada Sekolah untuk dikelola sendiri dalam merehabilitasi / membangun gedung, akan menumbuhkan rasa kepemilikan. Dana block grant ini akan menghasilkan kualitas bangunan yang lebih baik, serta kuantitas yang lebih banyak. Tahun ajaran 2002/ 2003 lulusan SD/ MI adalah 17.017, sedangkan daya tampung SLTP hanya 11.000. Dengan asumsi bahwa 75 % lulusan SD ( 12.762) harus diterima oleh SLTP di Kabupaten, maka diperlukan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB). Disepakati, disediakan alokasi APBD sebesar Rp 1,5 Milyar untuk 50 Sekolah. Besaran block grant untuk tiap calon sekolah adalah Rp 30 juta, tetapi dituntut dana pendamping dari sekolah, sehingga jumlah dana pembangunan total akan menjadi Rp 50 juta per sekolah. Karena jumlah dana terbatas dan jumlah sekolah yang cukup banyak, perlu diadakan proses seleksi dengan kriteria yang transparan. Polanya adalah dengan mengadakan sosialisasi program, kriteria disebarluaskan kepada semua stakeholder pendidikan, lalu diturunkan Tim Penyeleksi yang terdiri atas Bappeda, Dinas, dan Dewan Pendidikan mensurvai sekolah-sekolah yang mendapatkan minat pendaftaran tinggi, tetapi tidak dapat menampungnya. Dengan usaha tersebut Bupati berhasil meyakinkan semua pihak yang pada awalnya kurang berkenan. Berdasarkan hasil kerja Tim Penyeleksi, maka ditetapkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420/135 Tahun 2003, tentang Penetapan sekolah penerima bantuan block grant untuk SLTP-MTs SLTA-MAN negeri dan swasta kabupaten pekalongan tahun 2003.

RTI INTERNATIONAL Managing Basic Education (MBE) USAID