|
Pemetaan dan Perencanaan di Kabupaten / Kota
Sebagai bagian dari program aktif yang mendukung keberlanjutan peningkatan mutu dalam pemetaan dan perencanaan, staf kabupaten/kota dan konsultan MBE bekerjasama dalam serangkaian lokakarya yang intensif di tingkat kabupaten/kota dan propinsi pada bulan Januari, Februari dan Maret 2006.
Umumnya semua kabupaten/kota melaksanakan lokakarya dengan format yang hampir sama: kabupaten/kota mempresentasikan hasil pemetaan dan rekomendasi di hadapan stakeholder pendidikan, dan konsultan MBE kemudian memberi umpan balik yang konstruktif. Suatu pola yang jelas mengenai praktek-praktek yang baik dalam pemetaan dan perencanaan muncul dari lokakarya-lokakarya tersebut.
Beberapa praktek teknis yang sangat bagus yang dilakukan di kabupaten/kota adalah: pengumpulan data yang lengkap dan relevan dengan kebutuhan perencanaan; penyajian data yang jelas dan konsisten; dan rekomendasi yang berdasarkan data yang realistis.
|
Dari kiri ke kanan:Husni Tahir, Ketua Komisi D, DPRD; Robert Cannon, MBE; M. Mahsun Ismail, Wakil Bupati; Sayekto, Kepala Dinas Pendidikan; Parlan Hadinoto, Ketua Dewan Pendidikan.
|
Kepemimpinan para pejabat di beberapa daerah termasuk Bupati dan Walikota sangat mengesankan ketika menyaksikan mereka dengan penuh semangat aktif dalam proses pengembangan perencanaan berdasarkan data (lihat gambar).
Konsultan-konsultan MBE melihat hasil yang sangat signifikan dari lokakarya-lokakarya ini. Hasilnya adalah peningkatan pemahaman dan kemampuan perencanaan serta kemajuan ke arah pengembangan lembaga yang transparan dan demokratis, di mana ada keterbukaan dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan perencanaan daerah.
Pengumpulan data baseline di Aceh.
MBE melaksanakan survei awal (baseline survey) mengenai proses belajar mengajar di sekolah-sekolah kemitraan di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 20 sampai dengan 26 Maret 2006.
Anak-anak, guru dan kepala sekolah sangat antusias dengan kunjungan tim survei ke sekolah mereka dan sangat kooperatif selama proses pengumpulan data survei awal. Di SDN 57, Kota Banda Aceh, siswa-siswa memanfaatkan waktu istirahat dengan menikmati permainan sepakbola bersama konsultan MBE, Toto Purwanto (lihat photo)
|
Data yang dikumpulkan di Aceh sekarang sedang dianalisis. Saat ini terlalu dini untuk mengambil kesimpulan mengenai data yang dikumpulkan, tetapi tim survei merasa prihatin dengan tingkat kemampuan membaca siswa, kualitas tulisan tangan dan hasil tes keseluruhan di beberapa sekolah.
MBE sangat mengharapkan pengalaman-pengalaman positif siswa-siswa dan para guru setelah pengenalan PAKEM - terutama penekanan pada pembelajaran yang menyenangkan, akan membantu siswa meringankan pengalaman sangat buruk akibat tsunami dan konflik masa lalu di Nanggroe Aceh Darussalam.
|
Hj. Fauziatul Halim, fasilitator MBE dan Kepala Sekolah SDN 40 Kota Banda Aceh, melakukan test membaca murid-murid kelas 1 di MIN Sungai Limpah, Kabupaten Aceh Besar.
|
Jelas sekali ada kebutuhan yang mendesak akan bantuan profesional yang dapat diberikan MBE dan mitranya DBE di Aceh. Tim survei sangat mengharapkan untuk memonitor hasil-hasil kegiatan pengembangan pendidikan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar karena mereka percaya ada keinginan yang sangat kuat di antara stakeholder untuk bekerja keras meningkatkan mutu pendidikan di kedua daerah baru tersebut.
PATI: Peran Dewan Pendidikan
Dalam rangka peningkatan kualitas Komite Sekolah, Dewan Pendidikan Kabupaten Pati melakukan berbagai strategi dan kegiatan antara lain :
Mensponsori terbentuknya Forum Komunikasi Komite Sekolah dari tingkat SD/MI sampai SMA/SMK se-Kabupaten Pati dan mengajak Forum Komunikasi tingkat SD/MI untuk melakukan studi banding di Batu dan Blitar. Gambar di sebelah kanan menunjukkan Bpk Soebawi didampingi Ibu Mistin ketika berkunjung di Batu (atas) dan kunjungan ke sekolah (bawah).
Melakukan sosialisasi peran dan fungsi Komite Sekolah di setiap Forum Komunikasi yang dilakukan secara terprogram.
Memperjuangkan Block Grant sekolah di Kabupaten Pati untuk TIDAK DIHAPUS dengan berpedoman pada Unit Cost per siswa sementara yang telah dirumuskan oleh beberapa Kepala Sekolah dari tingkat SD maupun SMP serta pihak Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Depag serta Bagian Keuangan SETDA.
|
