MANAJEMEN DAN PENDANAAN PENDIDIKAN

MADIUN: SD Komplek di Kota Madiun dimerger

Salah satu Rekomendasi yang dibuat Tim Pemetaan MBE Kota Madiun adalah Sekolah "Komplek" dengan satu kepala sekolah. Mulai Bulan Agustus 2006 Pemkot Madiun memutuskan menggabungkan SD komplek menjadi satu sekolah. Dengan keputusan penggabungan tersebut saat ini terdapat 58 SD negeri yang tersebar di 3 kecamatan dari sebelumnya 87 SD negeri. Berita selengkapnya tentang penggabungan sekolah telah dimuat di Koran Jawa Pos seksi Radar Madiun, Jum'at 4 Agustus 2006.

Salah satu faktor pendukung pengabungan sekolah ini lebih mudah dilakukan adalah karena telah adanya ketetapan Jabatan Kepala Sekolah 4 tahunan, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Tahunan dan Lokakarya daerah Hasil Rekomendasi tim Pemetaan MBE Kota Madiun yang dilaksanakan 25 Januari 2006.

Lokakarya yang digagas MBE tersebut bertujuan memberikan informasi awal hasil kerja tim pemetaan, dilaksanakan dengan melibatkan keseluruhan stakeholder pendidikan. Salah satu keuntungan lokakarya stakeholder adalah karena di forum tersebut terjadi dialog dan umpan balik sehingga ketika rekomendasi telah menjadi keputusan sudah tidak menjadi pertanyaan pihak-pihak terkait.

PROBOLINGGO: MKKS SMP Semakin Dinamis

MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) merupakan wadah pertemuan kepala sekolah yang pada awalnya dimaksudkan untuk tempat diskusi dan sharing bagi kepala sekolah dalam tugas mereka menjalankan pengelolaan lembaga.

Namun telah menjadi kebiasaan pada hampir dua dekade terakhir, dimana pada forum tersebut hanya diisi dengan kegiatan yang kurang sejalan dengan tujuan semula. Sebagai contoh, dalam kegiatan MKKS biasanya diisi dengan lebih banyak mendengarkan kebijakan pendidikan yang diberlakukan baik oleh tingkat pusat, propinsi atau kabupaten/kota.

Di Kabupaten Probolinggo kegiatan MKKS sangat dinamis. Misalnya, dalam mensosialisasikan peraturan menteri no. 22, 23, 24 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) kepada kepala sekolah tidaklah dilakukan dengan ceramah. Dengan dipelopori dan dipandu oleh fasilitator MBE yang juga kepala sekolah, menjadikan suasana diskusi dan sharing pengetahuan antar kepala sekolah sangat kental seperti layaknya sebuah workshop.

Kepala sekolah berkumpul menurut sub rayon untuk menentukan strategi dan sikap terhadap suatu kebijakan. Dengan cara semacam ini dimungkinkan setiap sub rayon memiliki strategi yang berbeda satu dengan lainnya yang pada gilirannya akan meningkatkan kompetisi yang sehat antar lembaga.

Sharing Kebijakan: Manajeman Keuangan Sekolah
Kota Magelang - Kota Madiun

Pada Tanggal 24 Agustus 2006, Dinas Pendidikan Kota Magelang menerima rombongan tamu dari Pemda Kota Madiun. Rombongan Tamu Study Banding yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Depag dan MKKS SMP-SMA Kota Madiun melakukan diskusi dan berbagi informasi (sharing) mengenai Kebijakan Manajemen Keuangan Terpadu Sekolah.

Manajemen Keuangan Sekolah Terpadu memberikan gambaran bahwa Sekolah sebagai satu unit kerja Dinas Pendidikan menerapkan prinsip anggaran kinerja sesuai Kepmendagri No 29 Tahun 2002 tentang Manajemen Keuangan secara Terpadu, dimana pelaksanaan didaerah dilakukan dengan Transparan, Partisipatif dan Akuntabel.

Selain itu agar pendekatan manajemen secara terpadu dapat diterapkan di sekolah dengan baik, Dinas melakukan asistensi, pelatihan kepada sekolah serta di Sekolah menyusun APBS untuk mengimplementasikan Instruksi Walikota Nomor 900/34/122 Tahun 2003 tentang "Manajemen Keuangan Sekolah Kota Magelang dengan Pendekatan Kinerja"

PATI: Penyusunan Unit Cost dan Klasifikasi Sekolah

Pemberian dana ke sekolah baik yang dilakukan pemerintah pusat (BOS) maupun pemkab Pati (Block Grant) serta dari komite sekolah (Wali Murid) harus didasari pada tingkat kebutuhan sekolah yang berpusat pada aktifitas siswa.

Ada beberapa pendapat dari masyarakat tentang adanya BOS dan Block Grant yaitu: apa penyebab sekolah masih memungut dana dari wali murid serta ada beberapa sekolah yang melakukan pemungutan dengan sangat tinggi, tetapi pelayanan tidak sesuai standar?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat, maka Dinas Pendidikan melakukan inisiatif menyusun Unit Cost dan Klasifikasi Sekolah, sehingga rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat tentang pembiayaan pendidikan dapat terpenuhi.