|
BATU: Mutasi Guru Kelas
UPTD Kec. Bumiaji, Kota Batu telah melakukan mutasi 95 guru kelas sebagai upaya untuk menyebarluaskan PAKEM ke sekolah-sekolah non binaan dan meningkatkan kualitas PAKEM di sekolah-sekolah binaan. Gambar 1 menunjukkan Kepala UPTD Kec. Bumiaji dan kedua pengawas TK/SD-nya.
Mutasi guru kelas ini diawali dengan kejelian UPTD Kec. Bumiaji melihat permasalahan yang muncul di sekolah. Beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian dari UPTD adalah masih banyak guru yang rumah tinggalnya jauh dari sekolah, perlu penyegaran suasana kerja di sekolah, perlu perbaikan kinerja guru dan pe-merataan jumlah guru.
|
Atas: Bapak Sunaji Kepala UPTD Kec. Bumiaji (kanan) didampingi Bapak Suwarno (kiri) dan Bapak Suta'at (tengah) pengawas TK/SD Kec. Bumiaji Kota Batu.
Bawah: Ibu Lilis guru SDN Punten 2 yang mengikuti program mutasi.
|
Pelaksanaan program mutasi guru ini memerlukan beberapa persiapan, salah satunya adalah dasar program mutasi guru kelas itu sendiri. Langkah pertama yang dilakukan UPTD adalah melakukan sosialisasi program ini ke seluruh gugus sekolah di Kec. Bumiaji.
Dalam sosialisasi ini juga dijaring aspirasi seluruh komponen gugus terkait dengan program mutasi. Utamanya adalah mencari dasar program mutasi guru kelas. Dalam sosialisasi ini akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa guru yang masa kerjanya di satu sekolah di atas 10 tahun wajib mengikuti program mutasi.
Dalam pelaksanaan program mutasi guru kelas, pihak UPTD secara jeli melihat peluang untuk menyebarkan PAKEM di sekolah-sekolah non binaan dan meningkatkan kualitas PAKEM di sekolah binaan. Selain itu kesempatan ini juga dapat digunakan untuk menata guru-guru berpotensi di setiap sekolah.
|
Hal ini dilakukan dengan cara menempatkan guru-guru berpotensi yang telah memenuhi syarat mutasi dari sekolah binaan ke sekolah non binaan dan sekolah binaan yang lain. Harapannya adalah guru yang dimutasikan tersebut mampu berperan sebagai penggerak di sekolahnya yang baru.
Strategi ini nampaknya cukup efektif. Hal ini dapat dilihat langsung di sekolah-sekolah binaan dan non binaan yang mendapatkan guru mutasi. Gambar 2, menunjukkan Bu Lilis, guru SDN Punten 1 yang telah dimutasikan ke SDN Punten 2, di dalam kelasnya menunjukkan suasana PAKEM yang semakin kental.
Kerja Sama antara MBE dan DBE1 di Sidoarjo
Munculnya kesadaran akan pentingnya mengetahui berapa sebenarnya Biaya Satuan Pendidikan/Unit Cost per siswa pertahun, menjadi permintaan dari Bupati Kabupaten Sidoarjo - Bapak Drs. H. Win Hendrarso MSi. kepada DBE1 untuk memfasilitasi membantu penyusunan Unit Cost tingkat SD, SMP, dan SMA.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2006, di Surabaya, DBE1 mengundang Departemen Pendidikan Nasional, Balitbang, PPKIP (Pusat Penelitian Kebijakan & Inovasi Pendidikan), dan Departemen Agama sebagai nara sumber dan pengamat. Peserta dari Kab. Sidoarjo terdiri dari anggota DPRD, Bapeda, Dinas Pendidikan , dan perwakilan Kepala sekolah SD, SMP, SMA Negeri.
Pada kesempatan tersebut, MBE bekerja sama dengan DBE1 mengajak seluruh partisipan untuk bersama-sama menghitung berapa besaran Unit Cost untuk siswa perbulan di Kab. Sidoarjo. MBE mengirimkan Prima Setiawan dan Bagus Priambodo sebagai konsultan keuangan pendidikan, di samping itu hadir pula Bapak Drs. Sarpan M.M dari Kab. Pati dan Bapak Drs. Subandrio dari kota Pasuruan yang telah melaksanakan perhitungan dan penyusunan kebijakan Unit Cost di daerahnya sebagai narasumber.
Peserta terlihat sangat antusias (lihat foto di atas), tercermin dengan terus hadirnya Anggota DPRD - Bapak H. ABD Mujib Hasyim, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo - Bapak Hadi Sutjipto, dari banyaknya pertanyaan, komentar, dan sanggahan selama presentasi berlangsung, terutama pada saat tiap wakil kelompok sekolah memaparkan hasil perhitungannya.
Lokakarya ini adalah sebagai langkah awal dalam menyusun perhitungan Unit Cost di Kab. Sidoarjo. Peserta menyusun rencana tindak lanjut yang memuat langkah-langkah berikutnya, di mana mereka akan membentuk panitia kecil utuk berkumpul kembali menghitung Unit Cost lebih rinci yang hasilnya akan dipaparkan ke depan Dinas Pendidikan, Bapeda, Bagian Keuangan, dan pihak DPRD.
|