Kota Madiun Melakukan Inovasi

Pemerintah Daerah Kota Madiun sangat serius menangani pendidikan di daerahnya. Semua pihak yang terkait termasuk Bappeda, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, DPRD, Dewan Pendidikan bekerja dekat dengan komite sekolah, kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Melalui perencanaan dari bawah ('bottom-up planning') mereka sedang membentuk suatu Rencana Induk ('Master Plan') selama sepuluh tahun dari tahun 2005 s.d. 2015. Di bawah ini ada beberapa cerita tentang inovasi yang telah berlangsung di Kota Madiun.

Penyusunan RAPBS Yang Transparan, Akuntabel dan Terkonsolidasi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun berhasil mengintegrasikan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel pada sektor pendidikan. Sejak penyusunan rencana dan anggaran, tiap lembaga Pemkot, termasuk sekolah (dari SD s.d. SMU/SMK) menyusun perencanaan dan program keuangan - setelah dilatih dan dibimbing oleh pihak Bagian Keuangan (Sekkot) - dengan menyusun RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja), semua RASK dari sekolah dikonsolidasikan di Bagian Keuangan.

Dengan keterbatasan dana, maka pada Rakorbang ditentukan prioritas program mana yang akan dibiayai. Dengan format yang sama dan konsolidasi yang baik, maka pihak Pemkot/ Bawasda juga akan mudah jika akan memonitor penggunaan dan kinerja lembaga Pemkot, termasuk sekolah .

Pengalokasian Dana Yang Adil-Proporsional, Efisien, dan Transparan.
Demikian pula pada alokasi pembiayaan sekolah, Pemkot berhasil melaksanakan pola alokasi/pembagian dana bagi KBM dan operasional lainnya (di luar gaji), dengan menggunakan dasar variabel jumlah murid dan jumlah ruang kelas.

Hasilnya berupa Surat Keputusan (SK) Walikota, yang memuat kebijakan pemberian Dana Alokasi Sekolah. Hal tersebut dapat diakses oleh semua pihak dengan melihat daftar semua sekolah dan kegiatan operasionalnya, serta besaran biaya yang dialokasikan.

Hal ini sangat baik untuk peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah dan transparansi anggaran, karena dengan dialokasikannya lebih banyak dana langsung ke sekolah dan diketahui semua pihak, maka sekolah dapat mengelola kegiatannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di atas sebelah kanan adalah contoh dana yang dialokasikan berdasarkan SK diatas.

Pemilihan Kepala Sekolah
Dinas Pendidikan Kota Madiun bersepakat membentuk tim untuk menyeleksi calon Kepala Sekolah.

Tim terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Pengusaha/Swasta dan Perguruan Tinggi (IKIP PGRI Madiun). Tiap calon harus memaparkan visi, misi dan program sekolah kepada Tim, dan pada tahap akhir ada tes psikologi, bekerja sama dengan Universitas Surabaya

Peningkatan Mutu
Prioritas nomor satu di Kota Madiun adalah peningkatan mutu pendidikan. Mereka menganggap hal tersebut sebagai kunci kemajuan. Peningkatan dilakukan untuk menunjang pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang ditunjang melalui kegiatan KKG dan MGMP. Semua sekolah, negeri maupun swasta, SD, SMP, SMA, SMK maupun Madrasah terlibat secara penuh dalam proses ini. Dibantu subsidi dari pemerintah daerah mereka menyusun lembar kerja yang dijual kepada siswa untuk dikerjakan di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan, Bpk Maidi mendorong proses ini. Perubahan dalam proses belajar mengajar yang perlu untuk menerapkan KBK dengan berhasil.

Pelajaran Yang Relevan dan Efektif di SMP 1 Madiun
Guru-guru di SMP 1 Madiun sudah menerapkan 'life skills' education dengan benar -berarti dengan banyak kegiatan praktik. Pada saat kunjungan ke sekolah, siswa kelas 3 melakukan 14 macam kegiatan praktik termasuk berbagai jenis olah raga, masak, kolintang, gamelan, tarian, seni gambar, bordir, dan lain-lain.