Konsultan kami telah melakukan survei ke setiap daerah MBE untuk mengetahui keadaan manajemen pendidikan dan keadaan sekolah.

Survei Manajemen Pendidikan
Survei manajemen pendidikan meliputi beberapa hal, antara lain:

• Pendanaan
• Perencanaan
• Guru
• Fasilitas

Pendanaan Pendidikan
Lebih kurang 90% alokasi dana pendidikan digunakan untuk membayar gaji pegawai, terutama gaji guru. Dana yang dialokasikan untuk operasional sekolah sangat minim (antara 2% sampai 7%). Hasil survei sekolah menunjukkan, SD-MI rata-rata menerima Rp 10.000 per siswa per tahun dan SLTP-MTs rata-rata Rp 40.000. Sedangkan sekolah rata-rata menerima lebih dari Rp 90.000 per siswa dari orang tua murid. Kalau kita akan merealisasikan Manajemen Berbasis Sekolah yang bermakna dan efektif, alokasi dana operasional untuk sekolah sangat perlu ditingkatkan. (Bandingkan dengan contoh Kabupaten Pekalongan dan Kota Magelang di bawah ini).

Guru
Semua daerah mengeluh kekurangan guru. Padahal data menunjukkan rasio guru:siswa tampak tidak terlalu kurang.

Masalah utama sebenarnya ialah distribusi guru. Guru menumpuk terlalu banyak di beberapa sekolah, sedangkan sekolah lainnya kekurangan guru. Ada temuan yang menunjukkan satu SD mempunyai 120 siswa dan 18 guru, berarti satu guru banding 6,7 siswa!

Kondisi Fasilitas Sekolah
Keadaan fasilitas sekolah di beberapa daerah cukup memprihatinkan. Masih banyak ruang kelas yang rusak berat. Pada umumnya kondisi gedung SD lebih parah daripada kondisi SLTP. Dari data yang diterima, kondisi sekolah di Banyuwangi lebih baik daripada di daerah lain.

Di semua daerah, dana hibah (block grant) dari proyek nasional Depdiknas atau dari donor diserahkan untuk dikelola oleh komite sekolah. Pada umumnya pemanfaatan dana oleh komite sekolah dilaporkan jauh lebih baik daripada dana yang dikelola oleh rekanan. Dalam beberapa hal, sekolah dapat memperbaiki tiga ruang kelas dengan dana untuk dua kelas karena adanya bantuan dari masyarakat setempat, serta pengelolaan dana yang lebih efektif. Di Probolinggo dan Banyuwangi sedang dipertimbangkan pemberian dana APBD untuk perbaikan sekolah dalam bentuk ‘block grant’ langsung melalui komite sekolah.

Pemanfaatan Fasilitas Sekolah secara Lebih Efisien

Penggabungan Sekolah
Beberapa kabupaten sudah menggabungkan SD yang jumlah siswanya kurang. Misalnya, Kabupaten Pati telah menggabung 88 SD pada tahun 2002--2003. Melalui penggabungan sekolah, guru dan fasilitas sekolah dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Fasilitas yang tidak digunakan lagi dapat dialihkan untuk tujuan lain, termasuk menjadi SLTP. Bandingkan dengan laporan pada halaman berikut tentang penggabungan sekolah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Multi-Grade Schools (Sekolah Kelas Rangkap)
Sekolah yang berdekatan memang dapat digabung, tetapi kalau jarak antar sekolah jauh, meskipun jumlah siswanya sedikit, tidak dapat digabung. Kondisi tersebut lebih baik dijadikan ‘Sekolah Kecil’ – di negara lain disebut ‘Multi-Grade School’ (Sekolah Kelas Rangkap). Misalnya, apabila jumlah siswa hanya 60 orang cukup 2 atau tiga guru, 90 siswa cukup 3 atau 4 guru, dengan harapan masing-masing guru mengajar dua kelas pada saat yang sama di ruang kelas yang sama. Hal tersebut biasa dilaksanakan di hampir semua negara lain.